Tiga Infrastruktur dari Pemerintah Demi Lancarkan MotoGP Indonesia Share this
MotoGP
Mode baca

Tiga Infrastruktur dari Pemerintah Demi Lancarkan MotoGP Indonesia

Ary Dwinoviansyah
pada 6 hari yang lalu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo, mengungkap 3 hal yang harus dipenuhi dari sisi infrastruktur agar Indonesia bisa mulus menggelar MotoGP pada 2021 mendatang. 

Seperti disebutkan sebelumnya, Jokowi mengatakan Pemerintah Indonesia siap berinvestasi demi terselenggaranya gelaran MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal tersebut juga sudah disampaikannya saat menerima Dorna Sports, selaku penyelenggara balapan. 

Selain itu, Ia juga menjelaskan seperti apa langkah terkait kesiapan infrastruktur di sana. Mungkin ini memberikan sedikit penggambaran dari surat terbuka yang ditulis tokoh balap Tanah Air

Penjelasan dari Jokowi itu pun dijabarkan oleh Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di laman setkab.go.id. Dari pemaparan Imam setidaknya ada tiga hal yang harus dibenahi dari segi infrastruktur. 

Pertama, dikatakannya untuk pemenuhan infrastruktur seperti yang disampaikan oleh Presiden agar ada jalan tembus dari Bandara ke Mandalika.  

Kedua, adalah perpanjangan runway di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid. Jika melihat rencana pengembangannya, Bandara yang dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I ini harusnya memang sudah memasuki tahap ke 3 di mana dalam target pekerjaannya runway akan dibuat 45m x 3500m. Diikuti pula perluasan apron dan terminal untuk menampung penumpang.  

Ketiga adalah mengenai pelabuhan. Tapi, Imam lebih fokus dengan bagaimana mengakomodasi penginapan untuk para penonton. Diprediksi jumlah orang yang datang ke Lombok minimal 100 ribu, sementara ketersediaan hotel di sana pasti belum memadai. Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu pelabuhan yang bisa diakses cepat ke Bali atau sebaliknya. 

"Di Bali tentu dari sisi ketersediaan hotel itu pasti lebih banyak lagi. Jadi, itu 3 hal selebihnya ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) tadi diminta koordinasi dengan Kementerian Pariwisata agar beberapa kewajiban-kewajiban sebelum dilaksanakannya 2021 itu bisa terpenuhi dengan baik," tutup Menpora. [Ary/Idr]


Komentar