BOGOR – Motor listrik dinilai sebagai kendaraan ramah lingkungan yang jauh lebih terjangkau bagi masyarakat kebanyakan ketimbang mobil listrik, meski saat ini belum ada insentif baginya.
Area Marketing Manager PT. Triangle Motorindo Haryadi mengakui motor listrik sudah dapat dijual dengan harga murah, setara motor-motor bermesin konvensional, tanpa insentif pajak apa pun dari pemerintah. Dengan demikian, motor listrik sebenarnya berpotensi lebih banyak terjual jika ke depannya mendapat dukungan kebijakan pemerintah.
“Kalau saya pikir pemerintah harus melihat motor listrik ini benar-benar bisa membantu dalam rangka mencapai lingkungan bersih. Ramah lingkungan,” ujarnya saat diwawancarai Otospirit.com di sela-sela Test Ride prototipe motor trail listrik Viar E-Cross, Rabu (9/5/2018) di Gunung Pancar, Bogor.
Triangle Motorindo merupakan produsen motor listrik Viar, dengan produk pertamanya bernama Q1. Adapun banderol on-the-road Jakarta skutik ini ialah Rp 17.150.000, dengan rata-rata penjualan 500 unit per bulan.
Pasar motor listrik memang lebih dulu hadir ketimbang mobil listrik. Akan tetapi, merek motor listrik pertama di pasar domestik adalah Zero Motorcycle yang berada di segmen premium berharga ratusan juta rupiah.
Motor listrik terjangkau pertama ialah Q1 yang mengaspal pada Mei 2017 dengan harga permulaan Rp 16,2 juta on-the-road Jakarta. Tak hanya dijual, Q1 juga sudah diproduksi lokal di pabrik Viar di Semarang, Jawa Tengah.
Selanjutnya, perusahaan lokal Garansindo Group pun kini sedang mempersiapkan produksi massal motor listrik Gesits, bekerja sama antara lain dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya plus PT. Wijaya Karya Industri dan Konstruksi. Mereka menargetkan harganya ada di bawah Rp 20 juta, kalau bisa Rp 16 juta.
Di sisi lain, mobil listrik bakal jauh dari kata terjangkau jika tak mendapat sokongan insentif pemerintah. Executive General Manager PT. Toyota Astra Motor (TAM) Fransiskus Soerjopranoto beberapa waktu lalu sempat menjelaskan bahwa Toyota C-HR hybrid, yang ingin dihadirkan ke Indonesia, akan berharga semurah-murahnya sekitar Rp 500 – 600 juta jika tanpa insentif.
Pemerintah sendiri sekarang sedang menyusun insentif pajak bagi kendaraan hybrid dan listrik melalui regulasi low carbon emission vehicle (LCEV) yang ditargetkan terbit tahun ini. Namun, keterangan-keterangan yang didapat dari Kementerian Perindustrian sejauh ini selalu menyinggung soal kendaraan roda empat dan bukan roda dua.
Haryadi pun menyatakan harapannya agar motor listrik lebih diperhatikan. Ia menilai bahwa jika ada insentif yang langsung dirasakan dan didapat oleh konsumen, motor listrik bisa lebih memasyarakat. Salah satunya contoh insentif yang langsung menyentuh konsumen ialah pembebasan Bea Balik Nama (BBN).
“Di Korea ada satu pulau, Pulau Jeju, yang semua warganya diwajibkan pakai kendaraan listrik karena regulasi pemerintah. Enggak boleh ada konvensional. Harusnya pemerintah bisa melihat itu,” tandasnya lagi.
Terakhir, bantuan dari pemerintah menurut Haryadi tentu saja adalah pembangunan infrastruktur pengisian daya baterai kendaraan listrik yang mesti diperbanyak. Ini semua demi mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain yang sudah lebih banyak kebijakan kendaraan listriknya. [Xan/Ari]
Whatsapp 
Komentar